POLITIK INDONESIA

RESUME BUKU DASAR-DASAR ILMU POLITIK

BAB XI

POLITIK INDONESIA

Oleh: Murni Lestari

Studi tentang politik Indonesia telah dilakukan oleh para sarjana dan ilmuwan sejak beberapa dekade yang lalu. Berbagai sudut pandang bidang kajian yang telah dilakukan oleh para sarjana dan peneliti terdahulu antara lain :

1.     Dengan melakukan penelitian tentang peran dan posisi militer pada  era orde lama, era orde baru serta era pasca reformasi.

2.     Memahami kehidupan politik Indonesia, melakukan kajian pada sejarah dan peranan partai politik dan birokrasi.

3.     Melakukan kajian relasi antara Islam dan Negara dalam kerangka perspektif relasi state and civil society.

4.     Melakukan kajian pada kelas menengah Indonesia

5.     Beberapa peneliti melalui kajian antara pusat dan daerah.

Kajian politik Indonesia tidak lagi secara ketat berkutat pada lembaga-lembaga formal, tetapi juga pada informal political organization.

A.    Kekuatan Politik Militer

            Awal kehadiran militer pada panggung politik di Indonesia erat kaitannya dengan sejarah kehadiran Negara Republik Indonesia yang diraih melalui Revolusi fisik ‘perang kemerdekaan’. Berawal dari peran historis militer di Indonesia memiliki peran baik pada bidang pertahanan keamanan maupun pada bidang politik dikenal dengan “Doktrin Dwi Fungsi ABRI”.

            Faktor yang menyebabkan mengapa actor militer di Indonesia, hadir menjadi kekuatan politik yang sangat menentukan pentas politik nasional pada masa orde baru :

a.      Militer di Indonesia memiliki organisasi paling solid.

b.     Militer di Indonesia memiliki hak historis untuk mengatur dan menentukan arah perjalanan bangsa Indonesia.

c.      Kekuatan politik dari kalangan politisi sipil di Indonesia masih terfragmentasi.

d.     Politisi sipil belum memiliki suatu model pengkaderan kepemimpinan yang berkualitas sebagaimana yang dimiliki oleh militer.

e.      Adanya produksi dan reproduksi wacana terciptanya public opini adanya supremasi militer atas sipil.

Doktrin Dwi Fungsi ABRI mulai mengalami delegitimasi semenjak bergulirnya era Reformasi tahun 1998. Melalui Undang-undang yang dihasilkan DPR hasil Pemilu  setelah Reformasi Politik dihasilkan Undang-undang yang sejalan dengan gagasan yang disebut  dengan supremasi sipil. Gagasan ini pada intinya menyatakan bahwa kekuatan sipillah yang memiliki otoritas sah untuk menentukan kebijakan Negara termasuk di dalamnya kebijakan militer diposisikan sebagai pelaksanadan kebijakan yang diepakati oleh kekuatan sipil.

Perbedaan posisi militer (ABRI) pada Doktrin Dwi Fungsi ABRI dengan pasca dicabutnya doktrin :

a.      Pada masa berlakunya Doktrin Dwi Fungsi ABRI, militer di Indonesia memiliki hak istimewa untuk menempatkan wakilnya di lembaga legislative. Pada era dicabutnya Doktrin Dwi Fungsi ABRI,anggota ABRI (TNI) yang masih aktif tidak diperbolehkan menjadi anggota partai politik serta tidak memiliki hak istimewa untuk menjadi anggota parlemen.

b.     Setelah Reformasi 1998 telah dilakukan penataan kembali apa yang disebut bisnis militer.

c.      Dengan dicabutnya doktrin Dwi Fungsi ABRI telah memberikan kesempatan pada aktor-aktor politik dari kalangan sipil untuk mengisi posisi-posisi yang semula disediakan bagi wakil ABRI.

B.    Kekuatan Politik Partai Politik

Aliran-aliran pemikiran politik :

1.     Pemikiran politik yang bersumber pada sosialisme Radikal.

2.     Pemikiran politik Nasionalis Radikal.

3.     Pemikiran Politik Islam Tradisional.

4.     Pemikiran Islam Modernis.

5.     Pemikiran Politik Tradisionalis.

C.     Kekuatan Politik Birokrasi : Merit Dan Spoil System

Merit system memiliki pandangan bahwa seorang birokrat ditempatkan dalam posisi sebagai pelaksana (policy application) dari kebijakan edangkan politisi ditempatkan dalam posisi sebagai pembuat kebijakan (policy making). Spoil System mempunyai pandangan bahwa pembuat kebijakan serta pelaksana kebijakan tidaklah menjadi masalah berada ditangan para politisi.

D.    Kekuatan Politik Islam

Kekuatan politik Islam di Indonesia kehadirannya dapat dilihat secara lebih nyata melalui kelahiran berrbagai partai politik yang memperkenalkan dirinya sebagai representasi aspirasi politik umat Islam.

E.     Kekuatan Politik Kelas Menengah Islam

Edward Shils, bahwa kehadiran kelas menengah baru Islam di Indonesia juga sekaligus merupakan panggilan dari ajaran agama Islam yang tidak mengenal sekularisasi antara masalah politik kenegaraan dengan masalah kehidupan keislaman.

Sumber: Cholisin & Nasiwan. 2012. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Yogyakarta: Ombak.