DEMOKRASI

RESUME BUKU DASAR-DASAR ILMU POLITIK

BAB V

DEMOKRASI

Oleh: Murni Lestari

A.    Konsep Demokrasi

Demokrasi merupakan sebuah metode politik, sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik

1.     Persamaan

a.      Persamaan Politik (Political equality)

Hak yang sama bagi semua warga Negara untuk berpartisipasi dalam segala urusan negara.

b.     Persamaan dimuka Hukum (Equality before the Law)

Setiap warga Negara sama dihadapan hokum dan haknya diberikan tanpa diskriminasi untuk mendapatkan perlindungan hokum yang sama.

c.      Persamaan Kesempatan

Persamaan ini terkait dengan “stratifikasi social” dan “system mobilitas” yang mengandung prinsip:

§  Setiap individu dalam masyarakat dapat mengalami peningkatan dan penurunan dalam system kelas atau status sejalan dengan kemampuan dan penerapan kemampuan

§  Tidakk adanya halangan buatan yang akan membatasi seseorang untuk mencapai kemampuan dan kerja keras yang ingin diraihnya.

d.     Persamaan Ekonomi

Setiap individu dalam suatu masyarakat harus memiliki tingkat pendapatan yang sama.

e.      Persamaan Sosial

Persamaan ini mengacu pada tidak adanya perbedaan-perbedaan status dan kelas yang telah dan masih dikenal seluruh masyarakat. Dan mencakup aspek –aspek persamaan kesempatan

2.     Kebebasan

Toleransi dan partisipasi politik akan dapat mengembangkan kebebasan dan kesamaan, danterwujudnya kebebasan dan kesamaan akan mengembangkan kehidupan yang demokratis.

B.    Nilai-nilai Demokrasi

Demokrasi merupakan sesuatu yang penting, karena nilai-nilai yang dikandungnya sangat diperlukan sebagai acuan untuk menata kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. Nilai-nilai demokrasi memang sangat menghargai martabat manusia, namun pilihan apakah demokrasi liberal atau demokrasi yang lain yang akan diterapkan, hal ini tidak lepas dari konteks masyarakat yang bersangkutan.

C.     Varian Demokrasi

1.     Penggolongan Demokrasi Atas Dasar Bidang Kehidupan

a.      Demokrasi Politik

Demokrasi politik merupakan demokrasi yang pertama dan terutama, karena pengertian bahwa arti penting metode politik demokrasi terutama terletak dalam hasil-hasil sampingan non politiknya.

b.     Demokrasi Ekonomi

Suatu demokrasi yang tujuan kebijakan primernya ialah pembagian kembali kekayaan dan pemerataan kesempatan ekonomi.

c.      Demokrasi Sosial

Suatu keadaan dan gaya masyarakat yang endogen (timbul dari dalam), baik itu persamaan perlakuan dan hormat terhadap setiap orang, atau masyarakat multi kelompok dimana suatu jaringan hidup mikrodemokrasi mempertahankan dan melaksanakan makro demokrasi politik.

d.     Demokrasi Industrial

Merupakan demokrasi dalam pabrik-pabrik.

2.     Penggolongan Demokrasi  Berdasarkan Jaminan Kebebasan dan Persamaan

Menurut Dahl (1956) dalam A Preface to Democratic Theory, (Hogerwerf, 1985:178-180), ada 3 jenis demokrasi politik, yaitu: Madisonian democracy, Populistic democracy, dan Poliarchy democracy.

3.     Demokrasi Langsung dan Perwakilan

Dalam pelaksanaan system perwakilan (tidak langsung) dapat mendasarkan perwakilan partai dan fungsi.

4.     Penggolongan Berdasarkan aliran Pemikiran

a.      Demokrasi Liberal

Menurut Mac Pherson dikenal 3 model, yaitu: Model demokrasi Protektif, Model Demokrasi Pembangunan, dan Model Demokrasi Ekuilibrium.

b.     Demokrasi Non-Barat

Demokrasi yang didasarkan pada ideology sosialis/komunis.

D.    Demokrasi Pancasila

Keunikan demokrasi pancasila terletak pada:

1.     Cakupannya tidak terbatas dalam arti demokrasi politik, tetapi juga mencakup demokrasi ekonomi dan demokrasi social

2.     Spirit yang dikandungnya yakni religious, humanis, kolektivisme (pola kehidupan desa)

3.     Meskipun kelembagaan demokrasi modern yang digunakan tatapi dalam pengambilan keputusan menggunakan mekanisme dari pranata social budaya asli yakni system permusyawaratan.

E.     Demokratisasi

1.     Pendekatan Demokratisasi: Modernisasi, transisi dan structural

a.      Pendekatan Modernisasi. Melihat demokratisasi sebagai hasil dari proses modernisasi

b.     Pendekatan Transisi. Terfokus pada actor-aktor politik dalam transisi actual dari rezim otoriter menuju rezim yang lebih demokratis.

c.      Pendekatan Struktural. Menekankan proses-proses panjang perubahan sejarah.

2.     Pendekatan Demokratisasi: Continued authoritarianism, instalasi demokrasi, consolidating democracy

Ada 3 kemungkinan bentuk rezim yang muncul setelah masa transisi, yaitu: “tetap otoriter” (continued authoritarianism), “instalasi demokrasi”dan “pemantapan Demokrasi” (Consolidating democracy).

3.     Tipologi Demokratisasi

Ada 4 tipe ideal transisi demokrasi dan tipe demokrasi:

a.      Transisi dengan suatu perjanjian (Pack)

b.     Transisi reformasi akan terjadi apabila strategi yang ditempuh kompromi karena kelompok masyarakat lebih kuat dari pada penguasa.

c.      Transisi yang dikenakan(Imposition) akan tercapai jika strategi yang digunakan berupa paksaan terbuka karena penguasa lama lebih daripada kelompok masyarakat.

d.     Transisi revolusi akan tercapai karena strategi yang ditempuh paksaan terbuka dan kelompok masyarakat lebih kuat daripada pengusaha.

F.     Konsolidasi Demokrasi

Konsolidasi demokrasi sangat diperlukan agar demokratisasi tidak merosot kembali menjadi otoriter. Dengan memiliki 5 karakteristik, yaitu:

1.     System politiknya memiliki legitimasi geografis, konstitusional,dan politik

2.     Ada kesepakatan mengenai aturan main dan semua pihak yang mematuhinya

3.     Pihak-pihak yang berhadapan bersepakat untuk menahan diri, sehingga pihak yang menang tidak menghancurkan yang kalah

4.     Kemiskinan dikalangan masyarakat diminimalkan

5.     Perpecahan etnik, cultural, atau religiusnya tidak mendalam dan bisa dikompromikan

6.     Legitimasi geografik, diperoleh kalau rakyatnya mengakui kenyataan wilayah geografis yang ditetapkan Negara itu dan menerima tempat tinggal mereka didalam Negara itu.

G.    Demokratisasi dan Civil Society

Alfred Stepan menjelaskan tentang demokratisasi (proses menjadi demokrasi) dalam pemerintahan yang didominasi militer, membagi masyarakat menjadi 3 arena, yaitu masyarakat sipil, masyarakan pilitik, dan Negara.

Civil Society (masyarakat madani) adalah otonom dalam berhadapan dengan Negara.

Sumber: Cholisin dan Nasiwan. 2012. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Yogyakarta: Ombak.